KONVENSI WINA 1969 PDF

Konvensi ini berlaku untuk perjanjian antara Serikat. Pasal 2 Pasal 2 Penggunaan istilah penggunaan istilah 1. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam Konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap penggunaan istilah-istilah atau makna yang dapat diberikan kepada mereka dalam hukum internal dari setiap Negara. Pasal 4 Pasal 4 Non-retroactivity dari Konvensi Non-retroactivity dari Konvensi Tanpa mengesampingkan penerapan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek perjanjian hukum internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tersebut. Penerapan tanpa mengesampingkan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek hukum perjanjian internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tersebut. Pasal 5 Pasal 5 Perjanjian-perjanjian yang membentuk organisasi internasional dan perjanjian Perjanjian yang diadopsi dalam Membentuk organisasi dan perjanjian internasional yang diadopsi dalam organisasi internasional organisasi internasional Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen organisasi internasional dan kepada setiap perjanjian diadopsi dalam sebuah organisasi internasional tanpa mengurangi peraturan terkait dari organisasi.

Author:Mijora Zulkikora
Country:Bangladesh
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):25 November 2011
Pages:316
PDF File Size:13.16 Mb
ePub File Size:19.19 Mb
ISBN:513-7-43155-991-9
Downloads:34645
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Misho



Pada kodratnya masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan hubungan ini satu sama lain diperlukan suatu kondisi, yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma. Convention Konvensi Ialah Suatu Perjanjian internasional yang membentuk Hukum law Making treaties Dan menjadi sumber perjanjian Internasional langsung 3.

Deklarasi dibagi 3 yaitu; a. Deklarasi yang mengikat para penandatangannya. Misalnya deklarasi paris tahun dan deklarasi St. Petersburg b. Deklarasi pernytaan sepihak. Deklarasi sebagai pernyataan suatu Negara kepada Negara lain dengan maksud member penjelasan mengenai tindakan-tindakan atau maksud tertentu yang akan dilakukan. Charter Piagam Suatu perjanjian yang lebih sesuai dengan arti konstitusi atau undang-undang.

Protokol Suatu perjanjian Internasional dan LAzimnya bersifat perjanjian tambahan dan tidak begitu resmi dan penting seprti treaty. Agreement persetujuan Persetujuan dalam perjanjian internasional 8. Statute Suatu termonolgy yang merupakan anggran dasar suatu organisasi internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hokum tertentu.

Dari definisi-definisi ini dapat ditarik persamaan mengenai ciri-ciri perjanjian internasional bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Namun demikian Konvensi menganggap perlu untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh subyek-subyek hukum lainnya secara tersendiri, seperti perjanjian antar negara dengan subyek hokum.

Klasifikasi Perjanjian Internasional. Beberapa tinjauan Klasifikasi perjanjian Internsional didasarkan pada : 1. Subyek pihak-Pihak yang mengadakan perjanjian 2. Jumlah Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian 3. Sifat pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan 6. Fungsinya dalam pembentukan hukum.

Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian a. Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya banyak, hal ini dapat dimaklumi karena negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama dan saling klasik. Perjanjian antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya seperti negara dengan organisasi internasional atau dengan vatikan.

Klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya. Penggolongan perjanjian ini dibedakan dalam dua macam yaitu : a. Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak negara saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas negara. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak negara yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka open verdrag dimana hal-hal yang diaturnya pun lajimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.

Klasifikasi perjanjian ditinjau dari bentuknya a. Perjanjian antar kepala negara head of state form. Dalam praktek pihak yang mewakili negara dapat diwakilkan kepadaMENLU, atau Duta Besar dan dapat juga pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penuh full powers. Perjanjian antar Pemerintah inter-Government form. Perjanjian ini dibedakan atas dua golongan 1. Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukannya, yaitu perundingan, penandatangan dan ratifikasi dan biasanya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Perjanjian yang melewati dua tahap pembentukan, yaitu perundingan dan penandatangan, diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksananya. Penggolongan ini dapat dibedakan atas dua macam 1.

Dispositive treaties perjanjian yang menentukan yang maksud tujuannya dianggap selesai atau sudah tercapai dengan pelaksanaan perjanjian itu. Contoh perjanjian tapal batas. Executory treaties perjanjian yang dilaksanakan , adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian itu.

Contoh perjanjian perdagangan. Klasifikasi dari segi struktur. Penggolongan dari segi struktur dibedakan atas : 1. Law making treaties. Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, oleh karena itu jenis perjanjian ini dikategorikan sebagai sumber langsung dari hukum internasional, yang terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, dengan kata lain tidak ikut dalam Konvensi Jenewa mengenai perlindungan korban perang.

Treaty contracts perjanjian yang bersifat kontrak. Dengan treaty contracts dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. Funsi perjanjian dalam pembentukan dan perkembangan hukum Internasional antara lain; a.

Merubah dan atau menyempurnakan modify taupun menghapuskan abolish , kaedah-kaedah hukum internasional. Membentuk kaedah-kaedah hukum internasional yang baru. Bagian ke III dari konvensi wina mengatur tentang hal ini. Dan dikenalnya asas Pacta Sunt SErvanda pasal Prinsip iktikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB.

Penegasan kembali prinsip iktikad baik dalam penyusunan Konvensi ini adalah penting untuk menjamin ditaatinya suatu perjanjian internasional yang dibuat itu.

Prinsip-prinsip ini dijadikan dasar-dasar yang dipergunakan oleh suatu negara untuk menyatakan diri tidak terikat terhadap suatu perjanjian internasional karena bertentangan dengan hukum nasional. Terhadap hal ini atas usul negara peserta konperensi diterima suatu pasal baru yang mengatur hubungan hukum nasional dan pentaatan terhadap kewajiban-kewajiban perjanjian internasional.

Dan disebutkan lebih lanjut bahwa pasal 27 ini tidak merugikan pasal 46 Konvensi. Dapat diambil pengertian dari pasal 46, bahwa suatu negara mempunyai kewenangan untuk menutup suatu perjanjian sebagai ketidak setujuannya karena telah melanggar hukum nasionalnya yang penting dan sangat mendalam sekali. Demikian juga mengenai wilayah berlakunya, kecuali tidak ditentukan lain, bahwa perjanjian berlaku atas seluruh wilayah suatu negara, yaitu meliputi laut, darat dan udara diatasnya.

Adakalanya suatu perjanjian hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu dari wilayah suatu negara, seperti perjanjian perbatasan. Suatu azas dalam hukum internasional tradisional bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang sama yang dibentuk terlebih dahulu Tapi dalam perkembangannya ketentuan tersebut mengalami perubahan. Pada kenyataannya bahwa dalam struktur hukum internasional dewasa ini tidak terdapat suatu badan yang berwenang penuh untuk memberikan interpretasi pada perjanjian internasional yang dapat mengikat semua negara.

Aliran yang berpegang pada kehendak para pembuat perjanjian itu. Jadi unsur pentingnya adalah naskah perjanjian itu dan kemudian kehendak para pihak pembuat perjanjian serta obyek dan tujuan dari perjanjian itu. Dengan demikian naskah suatu perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan kehendak semula daripada pembuat perjanjian. Negara ketiga dalam pengertian konvensi Wina adalah negara bukan peserta perjanjian, negara kontrak contracting state dan negara yang melakukan negosiasi negotiating state Terikatnya negara ketiga atas sebuah perjanjian internasional dilandaskan beberapa teori; yaitu Pertama, Perjanjian Jaminan Collateral Agreement.

Ketiga; Rezim Objektif Objective Regime Hubungan Perjanjian Internasional dengan kebiasaan hukum inteernasional dan prinsip-prinsip umum. Dalam hal ini Perjanjian Internasional, kebiasaan internasionaldan prinsip-prinsip hukum umum mempunyai kedudukan sederajat namun secara juridis material ketiganya berbeda. Apabila di tinjau dari segi juridis material tampak perbedaan anatara perjanjian dan kebiasaan internasional di satu pihak dengan prinsip-prinsip hukum umum dilain pihak, Prinsip-pinsip hukum umum dapat menjadi dasar bagi kaedah hukum kebiasaan dan perjanjian internasional.

Pembatalan Perjanjian Menurut Konvensi Wina tahun a. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian dibuat. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta baik dengan ancaman maupun kekuatan. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum. Negara atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya. Karena telah tercapai tujuan daripada perjanjian itu.

Karena habis berlakunya waktu perjanjian. Karena penuhnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya obyek perjanjian itu. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu.

Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas bahwa berakhirnya suatu perjanjian dalam banyak hal diatur oleh peserta-peserta perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya dalam berakhirnya suatu perjanjian, karena tercapainya tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak-pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Hal-hal tersebut yang menyatakan berakhirnya suatu perjanjian merupakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu sendiri yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan. Tetapi persoalannya menjadi sulit apabila disebabkan oleh hal-hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, ditangguhkannya suatu perjanjian atau pembatalan sepihak denunciation atau pengunduran diri dari suatu perjanjian.

Didalam beberapa perjanjian multilateral mengenai pembatalan dan pengunduran diri demikian dinyatakan atau diatur dalam perjanjian itu sendiri, seperti Konvensi Genocide, Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Perang dan lain-lainnya. Sedangkan dalam Piagam PBB pembatalan atau pengunduran diri demikian tidak diatur dengan pertimbangan bahwa organisasi internasional PBB tidak hendak mengulangi pengalaman Liga Bangsa-Bangsa yang dilemahkan oleh pengunduran diri beberapa anggota dari keanggotaan organisasi internasional tersebut.

Pernyataan Sek. Oleh karena itu Indonesia tetap diwajibkan membayar iurannya untuk jangka masa itu walaupun kepada Indonesia diberikan keringannya.

Dalam Konvensi Wina , persoalan pengakhiran suatu perjanjian internasional diatur pada pasal 54, bahwa pengakhiran perjanjian atau pengunduran diri with drawl salah satu pihak dapat terjadi : 1. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu, atau 2. Setiap saat dengan persetujuan dari semua pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan negara-negara peserta lainnya. Selanjutnya dalam pasal 55 Konvensi telah memberikan suatu ketentuan, bahwa suatu perjanjian multilateral tidaklah berakhir bila terjadi berkurangnya negara peserta sampai dibawah jumlah yang dibutuhkan untuk berlakunya perjanjian itu, terkecuali bila perjanjian itu menentukan sebaliknya.

Apabila salah satu pihak menghendaki pembatalan atau pengunduran diri dari perjanjian itu, maka negara tersebut harus memberitahukan keinginannya 12 bulan sebelumnya. Menegaskan kembali yang telah disebutkan, bahwa perjanjian multilateral secara tegas mengatur pembatalan atau pengunduran diri dari perjanjian salah satucontohnya adalah Konvensi Jenewa mengenai perlindungan korban perang.

Dalam pasal 63 Konvensi Jenewa ini menetapkan bahwa pembatalan atau pengunduran diri baru mulai berlaku 1 satu tahun sesudah pemberitahuannya disampaikan kepada Dewan Federasi di Swiss.

CFMAIL ATTACH PDF

Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969

Atas dasar tersebut, maka dibuatlah ketentuan atas hubungan tersebut yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak dalam satu perjanjian yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Usaha untuk saling menghormati, berhubungan, bekerja sama dan berdampingan dengan damai antar bangsa — bangsa di dunia dapat diwujudkan dengan bantuan perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, diadakan oleh masyarakat dari bangsa — bangsa dan tujuannya untuk mengakibatkan hukum tertentu. Pihak — pihak tersebut berupa beberapa negara atau juga organisasi internasional. Latar Belakang Konvensi Internasional Wina Sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional.

MANASA DEVI STOTRAM IN TELUGU PDF

KONVENSI WINA 1969 PDF

Wisnu Aryo Dewanto, S. Memiliki wilayah; 2. Memiliki penduduk; 3. Memiliki pemerintahan; dan 4.

E5CX RTC PDF

Perjanjian internasional biasa dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mempererat hubungan diplomatik antara negara. Menurut Konvensi Wina tahun , tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional ada 3 yaitu: 1. Dalam melaksanakan negosiasi maka suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh. Selain itu proses ini bisa dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atua duta besar.

Related Articles